Perspektif korupsi sebagai permasalahan prinsipal–agen memandang korupsi sebagai perilaku abnormal. Sebagai fenomena abnormal, korupsi dipandang sebagai penyimpangan dari norma tertentu, pelakunya adalah seorang yang tercela, dan disebabkan oleh struktur dan proses yang buruk.
Di sisi lain, terdapat perubahan fenomena korupsi dari abnormal menjadi fenomena normal. Korupsi sebagai fenomena yang normal dipandang sebagai:
- peristiwa yang biasa terjadi (ordinary), bukan sesuatu yang luar biasa,
- fenomena yang tak terperhatikan (unremarkable), dan
- disebabkan oleh struktur dan proses koruptif yang menembus, meresap, dan menjalar dalam kehidupan organisasi (Palmer, 2012).
Ashforth dan Anand (2003) menggambarkan proses normalisasi korupsi tersebut sebagai proses yang terdiri dari tiga pilar, yaitu institusionalisasi, rasionalisasi, dan sosialisasi (lihat Diagram 1).
Proses Institusionalisasi Korupsi
Proses institusionalisasi terdiri dari 3 fase, yaitu
- keputusan awal untuk melakukan korupsi,
- melekatkan perbuatan korupsi pada struktur dan proses kerja, dan
- menjadikan korupsi sebagai rutinitas (lihat Diagram 3.4).
Keputusan awal untuk melakukan korupsi
Keputusan awal untuk melakukan korupsi dapat dipengaruhi berbagai hal. Penyebab tersebut bisa berasal dari dalam organisasi, misalnya lingkungan yang permisif terhadap perilaku korupsi, lemahnya sistem pengendalian intern organisasi, atau tuntutan organisasi agar individu dapat selalu menunjukkan kinerja yang tinggi.
Penyebab korupsi juga dapat berasal dari individu, misalnya rendahnya moral dan etik, ketakutan individu atas tuntutan organisasi, atau keinginan untuk memenuhi gaya hidup tertentu.
Faktor kunci pada proses awal ini adalah kepemirnpinan. Selain karena kewenangan yang dimiliki, pimpinan organisasi juga berperan sebagai role model bagi anggota organisasi. Sebagai role model, pimpinan tidak harus terlibat secara langsung dengan perbuatan korupsi yang dilakukan bawahannya. Mengabaikan dan membiarkan korupsi terjadi atau memfasilitasi terjadinya korupsi dan memberi reward kepada pegawai yang terlibat tindakan korupsi, baik yang disengaja maupun tidak, bisa menunjukkan arah kebijakan pimpinan yang “lernah” terhadap korupsi.
Melekatkan perbuatan korupsi pada struktur dan proses kerja
Ketika keputusan untuk berbuat korupsi telah berhasil dilaksanakan dan menghasilkan outcome yang positif, maka kejadian tersebut kemudian masuk dalam “ingatan” organisasi. Hal ini berpotensi dilakukan kembali pada masa yang akan datang. Keputusan untuk melakukan kembali perbuatan korupsi bisa didorong oleh isu yang serupa ketika perbuatan tersebut pertama kali dilakukan dan terbukti berhasil dilakukan.
Ketika pengulangan perbuatan korupsi terus terjadi, rutinitas yang terbentuk dapat berubah menjadi “budaya” dalam organisasi. Hal ini menjadikan para pelaku secara tidak langsung kehilangan kepekaan dalam mengenali bahwa perbuatan tersebut adalah tidak benar. Kehilangan kepekaan ini yang kemudian berujung pada normalisasi perbuatan korupsi di mana tidak ada seorangpun yang akan menyadari bahwa perbuatan korupsi sedang berlangsung. Perilaku tersebut telah tertanam dalam operasi dan proses kerja setiap hari. Lebih parahnya, proses menyimpang yang terjadi dapat menyebar ke seluruh bagian organisasi, misalnya dengan perpindahan pegawai dan imitasi proses di unit organisasi lainnya. (Ashforth & Anand, 2003)
Merutinkan perbuatan korupsi
Rutinitas berarti bahwa perbuatan tersebut sering terjadi, berulang, dan bersifat otomatis. Merutinkan perbuatan korupsi dapat menjadi sebab normalisasi korupsi melalui empat cara.
Pertama, merutinkan perbuatan korupsi dalam proses kerja dilakukan dengan melekatkan korupsi dalam proses organisasi yang sedang berlangsung. Proses ini bertujuan menghilangkan proses pengambilan keputusan atau reviu oleh pimpinan yang memungkinkan dilakukannya perenungan dan pemikiran mendalam atas keputusan yang hendak diambil. Kesadaran pegawai akan praktik korupsi melemah, pegawai pun mulai beradaptasi dengan perilaku tidak etis tersebut, dan pegawai akan melaksanakannya tanpa berpikir panjang
Kedua, rutinitas korupsi dilakukan dengan memecah-mecah dan menyebarkan aksi korupsi dalam banyak aktivitas yang terspesialisasi pada individu tertentu. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi aksi korupsi. Individu yang bersangkutan mungkin melakukan aktivitas tersebut tanpa mengetahui peran pekerjaannya dalam skenario besar perbuatan korupsi. Spesialisasi ini juga menjadikan tanggung jawab atas korupsi yang terjadi menjadi terdifusi ke banyak pihak sehingga mudah untuk menyangkal keterlibatan seseorang dalam suatu gambaran besar perbuatan korupsi.
Ketiga, rutinitas korupsi berkembang dengan melekatkan korupsi dalam suatu rangkaian proses yang saling bergantung satu dengan yang lain. Dalam proses kerja yang saling bergantung tersebut, seseorang menjadi terbelenggu atau terkunci pada proses kerja tersebut. Tersisipnya korupsi dalam sistem kerja tersebut menjadikan perbuatan korupsi terus berlangsung.
Keempat, rutinitas terjadi dengan melemahnya kesadaran akan tindakan niretik yang dilakukan. Praktik korupsi yang dilakukan terlihat sebagai praktik normal. Selanjutnya pegawai akan mulai beradaptasi dengan perilaku tidak etis tersebut, dan pegawai akan melaksanakannya tanpa berpikir panjang.
Dampat Korupsi yang Menjadi Rutin
Korupsi kemudian menjadi:
- normatif, yaitu satu-satunya cara kerja yang dianggap benar, harus dilakukan seperti sebuah ritual, bahkan diberikan reward oleh organisasi apabila berhasil melakukan korupsi yang sangat menguntungkan organisasi;
- teradaptasi, yaitu individu mengalami pembiasaan karena secara terus menerus mengamati dan melakukan korupsi, serta mengalami desensitisasi dan kehilangan kepekaan terhadap sifat buruk dan jahat dari korupsi.
- dilakukan tanpa perlu pikir panjang, yaitu tidak adanya kewaspadaan dan kesadaran akan isu-isu etis yang melingkupi situasi korupsi, serta tidak adanya proses analisis pemecahan masalah.