Kasus ini bertujuan melatih peserta diklat untuk berpikir seperti seorang fraudster dengan mengenai elemen – elemen fraud dan menjawab pertanyaan 5W1H/2H. Kasus terinspirasi dari artikel https://megapolitan.kompas.com/read/2017/02/23/19430371/dua.pns.kota.depok.terjaring.ott.karena.lakukan.pungli
Terjaring OTT
Dua pegawai negeri sipil (PNS) Kota D yang bertugas di dua Kantor Kelurahan berbeda terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Polresta D, Kamis (23/2/2017). Wakapolresta D sekaligus Kepala Satgas Saber Pungli AKBP CK menuturkan Z, pegawai Kelurahan Pancoran Mas ditangkap atas pungutan terhadap pembuatan KTP, sedangkan Y, pegawai Kelurahan Depok Jaya, untuk pungutan pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
“Wah sudah lama sekali praktiknya, seperti tradisi, kebiasaan di situ,” kata AKBP CK kepada Kompas.com, Kamis (23/2/2017).
Proses Pungli
AKBP CK menuturkan, Z biasa memungut biaya Rp 5.000 untuk pembuatan KTP. Padahal, pembuatan KTP mulai dari perekaman hingga pengambilan, gratis untuk masyarakat. Pungutan ini dibungkus dengan kedok sumbangan Palang Merah Indonesia (PMI) seikhlasnya.
“Itu kupon PMI lama yang dikeluhkan masyarakat, padahal KTP itu tidak ditarik sepeser pun,” ujar AKBP CK.
Sedangkan Y, didapati memungut uang Rp 80.000 untuk pembuatan surat pengantar SKCK.
Mestinya, layanan itu gratis untuk warga.
AKBP CK mengimbau agar warga tidak takut melaporkan pungutan-pungutan mencurigakan ini kepada polisi. Saat ini keduanya masih diperiksa di Mapolresta D. “Kita harus beri tahu masyarakat bahwa layanan itu kalau mau resmi silakan bayar, kalau ada perda-nya silakan, tapi kalau tidak, itu pungli,” ujar AKBP CK.
AKBP CK kemudian meminta inspektorat Kota D untuk melakukan audit investigatif.
Sumber: https://megapolitan.kompas.com/read/2017/02/23/19430371/dua.pns.kota.depok.terjaring.ott.karena.lakukan.pungli