Sebagai suatu proses pengambilan keputusan etis, korupsi perlu dianalisis secara kontekstual. Analisis tersebut mencakup interaksi antara individu dan situasi yang melingkupinya, dalam hal ini adalah organisasi di mana situasi tersebut berlangsung.
Integritas organisasional tidak hanya berupa sekumpulan individu, namun mencakup pula kualitas interaksi di antara para individu, serta aktivitas, prosedur dan hasil pengambilan keputusan dalam suatu organisasi (Palazzo, 2007).
Integritas Organisasional
Integritas jenis isi adalah pendekatan antikorupsi dengan menyatukan dan mengintegrasikan:
- sistem operasional organisasi,
- strategi pengendalian korupsi, dan
- standar etik.
Pengintegrasian tersebut dilakukan dengan membangun norma–norma sosial dalam organisasi yang secara akurat mendefinisikan korupsi dan menolak aksi korupsi dan perilaku koruptif. Pendekatan ini memandang bahwa korupsi merupakan organisme sosial dan memandang bahwa penyimpangan tumbuh dari aspek–aspek organisasional bukan dari atribut–atribut individu pelaku. Asumsi ini berkebalikan dengan teori apel busuk. Dengan demikian, sasaran strategi antikorupsi perlu mengarah pada aspek–aspek organisasional di mana individu–individu calon pelaku korupsi berada dan bekerja.
Strategi antikorupsi dengan pendekatan integritas organisasional berupaya untuk menguatkan daya tahan organisasi dari besarnya risiko korupsi dengan menyerasikan strategi antikorupsi dengan penyelenggaraan fungsi–fungsi organisasi. Keserasian tersebut terbentuk berdasarkan kerangka konseptual (skema) nilai–nilai etik tertentu. Untuk perusahaan publik, kerangka nilai etik, misalnya ‘melayani pemegang saham’ sedangkan rerangka etik organisasi sektor publik, misalnya adalah ‘melayani kepentingan publik’. Dari akar nilai tersebut dikembangkan nilai–nilai mendasar lainnya, misalnya ‘kepuasan pelanggan’, ‘pembangunan berkelanjutan’, ‘keselamatan kerja’, dan lain-lain.
Untuk dapat mencegah korupsi organisasi harus dengan hati–hati memilih dan mempromosikan nilai–nilai etik yang tepat yang selaras dengan nilai–nilai dasar
Agar tercapai keserasian antara strategi antikorupsi dengan penyelenggaraan fungsi organisasi maka nilai–nilai tersebut harus telah tersebar luas. Nilai tersebut perlu meresap kuat dalam praktik aktual organisasi. Untuk dapat mencegah korupsi, organisasi harus dengan hati–hati memilih dan mempromosikan nilai–nilai etik yang tepat yang selaras dengan nilai–nilai dasar tersebut. Suatu instansi pemerintah seharusnya mempunyai nilai dasar ‘mengutamakan kepentingan publik’. Berdasarkan pendekatan integritas organisasional, instansi tersebut mengembangkan nilai dasar di seluruh proses bisnis (misal: perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang/jasa, pelayanan publik) dan di seluruh tingkatan organisasi.
Elemen Integritas Organisasional
Terdapat tujuh elemen integritas organisasional yang disebut sebagai 7C yaitu: komitmen (commitment), tindakan (conduct ), isi (content), konteks (context), konsisten (consistent), koheren (coherent), dan keberlanjutan (continuous) (Maak, 2008).
Komitmen
Makna keutuhan yang terkandung dalam kata integritas mensyaratkan komitmen terhadap prinsip moral yang tidak dipilih sesukanya, namun prinsip–prinsip moral yang bernilai luhur. Prinsip moral tersebut perlu diterima oleh para pemangku kepentingan, seperti kejujuran atau profesionalisme. Prinsip–prinsip moral yang dipilih untuk dipegang teguh adalah prinsip–prinsip yang dari dalamnya diri organisasi tercerminkan. Komitmen tersebut bukan hanya pernyataan dari dalam diri, namun akan menjadi obyek evaluasi bagi pihak eksternal. Kemauan untuk menanggung konsekuensi dari komitmen tersebut menunjukkan bahwa komitmen pada integritas adalah komitmen tanpa syarat. Organisasi menunjukkan komitmen antikorupsi, misalnya dalam bentuk menarik diri dari proses tender yang sangat menguntungkan, namun disyaratkan adanya pemberian suap.
Tindakan
Integritas diwujudkan dalam tindakan yang bertanggung jawab yang serasi, selaras, dan segaris dengan nilai–nilai integritas. Elemen tindakan ini yang menjadikan manajemen integritas dalam organisasi menjadi penting untuk dikembangkan. Manajemen integritas berupaya mendesain, mengarahkan, dan mengendalikan hal–hal yang terkait dengan integritas dalam organisasi. Adanya integrity gap yang diidentifikasi akan menjadi sorotan pemangku kepentingan dan pemangku kepentingan dapat memandang organisasi tidak lagi berintegritas.
Muatan
Untuk menjaga persepsi pemangku kepentingan mengenai konsistensi penerapan integritas organisasional, substansi dari perilaku, tindakan, dan keputusan organisasi tidak kalah pentingnya dengan upaya untuk mendemonstrasikan integritas organisasi. Terwujudnya integritas tergantung pula pada persepsi para pihak mengenai konsistensi penerapannya.
Konteks
Integritas merupakan fenomena relasional yang terwujud ketika terjadi hubungan antar pihak. Integritas tidak hanya untuk para pihak tertentu, namun terkait dengan keseluruhan pemangku kepentingan. Sifatnya yang relasional menjadikan organisasi perlu menyadari pentingnya untuk tidak mendasarkannya pada instrumentalisme, yaitu dengan menjadikan pihak lain sekadar sebagai alat mencapai tujuan.
Konsistensi
Satu kata dan perbuatan merupakan perwujudan konsistensi komitmen dan tindakan. Integritas terbentuk ketika pihak lain memandang organisasi konsisten dalam perkataan dan perbuatan termasuk jujur dalam berdialog dengan para pemangku kepentingan, misalnya mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial organisasi. Kredibilitas organisasi dapat ternoda apabila para pihak mengidentifikasi adanya manipulasi atau hipokrisi
Koheren
Koherensi antara prinsip dan tindakan terdiri dari koherensi internal dan eksternal. Koheren secara internal berkaitan dengan motivasi yang melatarbelakangi kepatuhan pada nilai–nilai integritas. Organisasi tidak hanya harus bertindak dengan tepat, namun juga berlandaskan motivasi yang tepat. Penegakan nilai integritas karena adanya, misalnya, pengawasan oleh masyarakat atau karena hal tersebut meningkatkan reputasi dapat dipandang sebagai kompromi terhadap integritas. Koherensi internal bersifat tidak teramati karena merupakan motif dan niat dalam diri.
Di sisi lain, koherens eksternal merupakan bagian yang dapat teramati oleh pihak lain, yaitu keputusan dan tindakan organisasi. Koherensi eksternal terwujud ketika maksud dan tujuan organisasi serasi dan selaras dengan nilai dan prinsip yang dianut masyarakat. Keserasian dan keselarasan dalam maksud dan tujuan tersebut diikuti dengan keselarasan dalam nilai dan tindakan aktual.
Sistem, kebijakan dan prosedur menunjukkan apa yang pimpinan organisasi ingin tuntas dilakukan namun budaya organisasi lah yang menentukan apa yang benar–benar dilakukan
Keberlanjutan
Integritas terwujud tidak dalam satu peristiwa insidental, namun dibuktikan di sepanjang waktu. Pihak lain memandang suatu organisasi telah berintegritas berdasarkan pengamatan dalam waktu yang panjang. Setelah organisasi menghadapi berbagai situasi dan telah melewati berbagai ujian, pihak lain mungkin dapat mengakui suatu organisasi telah berintegritas.
Urgensi pendekatan integritas organisasional
Pendekatan yang dipilih antara intervensionisme, manajerialisme dan intergritas organisasional tergantung pada ukuran organisasi. Pada organisasi yang sangat kecil di mana prinsipal hanya mempunyai dua pegawai (sebagai agen) di satu lokasi, maka akan sangat efektif apabila digunakan pendekatan intervensionisme. Pemantauan atas perilaku pegawai dapat dilakukan secara efektif dan apabila terjadi penyimpangan ia dapat dengan segera mengambil tindakan yang perlu untuk meminimalkan kerugian.
Seiring dengan berkembangnya organisasi, bertambahnya jumlah pegawai dan bertambahnya lokasi pekerjaan, tidak mungkin bagi seorang prinsipal untuk secara langsung melakukan pemantauan dan pengendalian total terhadap perilaku pegawai. Prinsipal dapat menggunakan pendekatan manajerialis untuk meminimalkan cakupan perilaku yang memerlukan pengamatan dan penjagaan. Dengan pertimbangan biaya–dan manfaat, pada organisasi dengan tingkat kompleksitas yang sedang, kombinasi pendekatan intervensionis dan manajerialisme mungkin menjadi cara terbaik untuk mencegah korupsi. (Larmour & Wolanin, 2013)
Pada organisasi yang sangat besar dan luas, pendekatan manajerialisme tidak akan mampu menangani seluruh situasi yang memerlukan pengendalian. Sistem, kebijakan dan prosedur menunjukkan apa yang pimpinan organisasi ingin tuntas dilakukan, namun budaya organisasi lah yang menentukan apa yang benar–benar dilakukan dan budaya organisasi kuat dipengaruhi oleh isu–isu etis (Boardman & Klum, 2013).
Keunggulan pendekatan integritas organisasional
Di sini lah letak keunggulan utama pendekatan integritas organisasional, yaitu suatu pekerjaan dapat dilaksanakan dengan benar dan korupsi dapat dicegah tanpa harus ada prosedur rinci. Pimpinan dan pegawai organisasi dapat mengambil keputusan dengan benar dengan menerapkan rerangka etik yang telah ditetapkan sebelumnya.
Pendekatan intervensionisme hanya dapat menangani apa yang telah terjadi dan pendekatan manajerialis hanya dapat menangani kejadian yang mampu dibayangkan dan diperkirakan sebelumnya oleh desainer sistem.
Dengan pendekatan integritas organisasional, keputusan yang tepat dapat dibuat meskipun permasalahan belum pernah ditemui atau tidak terantisipasi sebelumnya (Larmour & Wolanin, 2013). Integritas organisasional juga dapat membantu organisasi keluar dari jebakan korupsi sebagai aksi kolektif apabila diikuti dengan pengenaan sanksi yang:
- terlihat, dan
- tepat waktu.
Hal ini meningkatkan kepercayaan bagi efektivitas aksi kolektif antikorupsi. Dinamika yang terjadi di balik aksi kolektif korupsi perlu diwaspadai. Hal ini penting mengingat kebijakan antikorupsi yang sifatnya membangun kepercayaan menjadi inefektif apabila anggota organisasi mentoleransi suatu perilaku koruptif. Kebijakan pelaporan gratifikasi dan pengumuman laporan kekayaan pribadi, misalnya, menjadi sekadar formalitas apabila tidak seorangpun melihat nilai–nilai antigratifikasi dan transparansi tidak ditegakkan oleh siapapun di organisasinya.