Integritas: Menanamkan Ketakutan atau Mengikuti Motivasi Intrinsik

Terdapat dua jenis norma, yaitu formal dan informal. Norma formal dalam bentuk hukum dan peraturan tertulis. Norma informal dalam bentuk perilaku kasual dan kebiasaan yang secara umum dan luas dipraktikkan. Penguatan norma–norma informal kurang bisa dilakukan melalui penegakan formal. Penegakan dan pengendalian yang kaku dan ketat dapat menghilangkan motivasi intrinsik untuk berintegritas.

Kepatuhan memang bisa dicapai dengan menanamkan rasa takut. Namun, manfaat yang lebih besar didapat dengan mendorong para pihak untuk mengikuti motivasi instrinsik untuk berintegritas dari dalam dirinya sendiri. Adanya isyarat ketidakpercayaan pada diri seeseorang yang timbul dari pengendalian yang terlalu ketat akan menurunkan referensi moral dan kepercayaan pada norma-norma yang seharusnya dipegang bersama.

Norma formal kembali dipercaya apabila ditegakkan oleh pihak dengan kredibilitas tinggi dan dapat dipercaya serta sanksi dikenakan secara terbuka, tanpa berpihak dan dilakukan dengan segera

Di sisi lain, pengendalian dan penegakan pada norma formal menumbuhkan kepercayaan. Pengenaan sanksi pada pelanggar norma formal menciptakan rasa saling percaya pada kelompok masyarakat bahwa masing–masing akan menjunjung tinggi standar perilaku tertulis tersebut. Pengendalian dan penegakan merupakan instrumen yang efektif untuk memulihkan ketidakpercayaan pada norma–norma formal. Namun, hal tersebut dapat dicapai apabila:

• hukum ditegakkan oleh pihak dengan kredibilitas tinggi dan dapat dipercaya,
• sanksi dikenakan secara terbuka, tanpa berpihak, dan
• dilakukan dengan segera.

Pengenaan sanksi tersebut juga berfungsi sebagai resiprositas negatif tidak langsung. Harapan untuk mendapatkan imbalan karena mematuhi norma formal (resiprositas tidak langsung) bersanding dengan keinginan agar pelanggar norma dijatuhi hukuman (resiprositas negatif tidak langsung). Hukuman tersebut juga merupakan bentuk penghargaan pada norma integritas dan pada setiap orang yang menaatinya. (OECD, 2018)

Manfaat yang  lebih besar didapat dengan mendorong para pihak untuk mengikuti motivasi instrinsik untuk berintegritas

Untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh, berikut ini disajikan uraian singkat beberapa teori integritas pada keempat tingkatan analisis tersebut didahului dengan uraian singkat mengenai definisi integritas.

Pengertian Integritas

Pengertian integritas dapat dilihat setidaknya dari delapan sudut pandang. Integritas dapat dipahami sebagai berikut:

Menurut pandangan ini integritas adalah konsistensi dalam sikap, pendapat dan perilaku di berbagai:

• titik waktu (konsisten),
• tempat,
• peran dan
• situasi (koheren).

Keutuhan berarti juga adanya korespondensi antara pendapat yang diekspresikan dengan perilaku aktual. Orang yang berintegritas adalah mereka yang tidak mengalami konflik antara perilakunya dengan keseluruhan prinsip yang dianut, ataupun konflik dengan pola normal kelakuannya selama periode tertentu.

Seseorang atau organisasi dikatakan sebagai berintegritas apabila keberadaan dan kegiatannya berpadu dengan lingkungannya dan sensitif dengan isu–isu sosial. Semakin terintegrasi dengan lingkungan berarti semakin berintegritas, yaitu korporasi yang berkewargaan (civic) dan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.

Integritas dari sudut pandang ini berarti melakukan apa yang diharapkan sebagai seorang profesional (misal: dokter, pejabat publik) secara memadai dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan seluruh kepentingan yang relevan.

Integritas adalah mengetahui apa yang dikerjakan, nilai atau norma yang terkait dan sanggup melakukannya secara terbuka. Integritas ini terdiri dari tiga tahap:

• memahami apa yang benar atau salah,
• bertindak sesuai dengan pemahaman tersebut walaupun merugikan diri, dan
• mengatakannya secara terbuka bahwa seseorang telah bertindak berdasarkan pemahamanya atas benar–salah tersebut.

Integritas adalah tetap setia pada kepentingan publik

Integritas dalam pengertian ini terwujud antara lain dalam bentuk kode etik atau aturan perilaku. Pada umumnya integritas dimaknai sebagai inkoruptabilitas, yaitu perilaku yang tidak dipandu oleh kepentingan diri, atau kelompok melainkan kepentingan masyarakat. Nilai–nilai yang tercakup dalam pengertian integritas antara lain adalah obyektivitas, akuntabilitas, keterbukaan, kejujuran, dan keadilan.

Definisi ini merupakan intepretasi konstitusional yang jelas rujukannya pada hukum atau peraturan tertentu. Kelemahannya adalah seringnya hukum dan peraturan tersebut tidak dapat menjadi panduan yang jelas dalam suatu situasi pengambilan keputusan bahkan mungkin mengandung konflik dengan norma–norma dalam masyarakat.

Integritas adalah pilihan pribadi

Integritas adalah karakteristik atau kualitas seseorang (misalnya pejabat publik) yaitu apa yang dilakukan atau tidak dilakukan olehnya dilihat dari nilai moral dan norma yang relevan, serta peraturan yang dihasilkan dari norma tersebut.

Integritas adalah sesuatu yang diperjuangkan, yaitu keberanian moral, kepahlawanan, dan menjadi teladan kepatuhan terhadap standar moral tertentu (Huberts L. , 2014) (Six & Huberts, 2008).

Integritas adalah pilihan pribadi untuk tidak berkompromi dan berkomitmen secara konsisten untuk menghormati prinsip dan nilai moral, etik, dan spiritual, yaitu melihat tidak hanya gambaran besarnya, namun juga seluruh variabel yang terlibat dalam situasi etis yang sulit. Seseorang dengan integritas berarti ia tidak tergoda untuk fokus secara selektif pada informasi atau aspek yang hanya menuruti keinginan diri saja (Killinger, 2010). Kata ini juga dipahami sebagai seperangkat nilai yang dikontekstualisasikan untuk membantu menghubungkan suatu nilai dengan praktiknya (Molina, 2015).

Selain itu, integritas juga bermakna hasil dari hubungan imbal balik (resiprositas) tidak langsung. Resiprositas tersebut diungkapkan bukan sebagai “you scratch my back and I’ll scratch yours” namun “I’ll scratch your back and someone else will scratch mine”. Resiprositas tidak langsung ini melandasi sikap percaya seseorang bahwa apabila ia memberikan pelayanan demi kepentingan publik dengan benar (doing the right thing) maka kepentingan publik akan melayaninya tanpa harus berharap imbalan.

Hal ini menyiratkan bahwa:

• ia percaya pada sistem dan norma bersama, dan
• semua orang di masyarakat akan menerima manfaat dari tegaknya norma, nilai atau aturan.

Imbalan atas kontribusi setiap orang pada penegakan integritas tersebut pada akhirnya secara tidak langsung akan diterima. Integritas, dengan demikian, dimaknai sebagai sebagai tetap setia pada kepentingan publik meskipun dihadapkan dengan kesempatan untuk menyalahgunakan amanah yang diterimanya untuk kepentingan pribadi. Penguatan rasa saling percaya pada institusi formal dan norma etik berarti memperkuat resiprositas tidak langsung (Nowak & Sigmund, 2005).

Integritas dipahami dan dianalisis pada tingkatan personal, organisasional, nasional, ataupun publik. Pribadi yang berintegritas merupakan syarat mutlak ia berperilaku etis. Pribadi yang berintegritas dapat menciptakan organisasi yang berintegritas, membangun budaya etis, patuh pada standar dan berakuntabilitas. Individu tersebut menerapkan budaya antikorupsi dan patuh pada nilai–nilai antikorupsi, namun demikian, berbagai faktor internal dan eksternal mulai dari keserakahan perorangan sampai dengan kelompok kejahatan terorganisasi berupaya meruntuhkan integritas organisasi terutama integritas organisasi–organisasi yang menjadi pilar dari sistem integritas nasional.