Kerangka kerja manajemen risiko korupsi menekankan pentingnya organ pengawas, organ governansi, atau nama lain dengan peran sejenis, dapat memastikan pimpinan organisasi di berbagai jenjang hirarkis mendemonstrasikan komitmennya (ISO31000, 2018). Kemauan politis tersebut dapat diumpamakan sebagai batu penjuru dalam bangunan manajemen risiko korupsi yang integratif, interaksionis, dan prosesual. Sebagaimana fungsi batu penjuru, kemauan politis adalah bagian yang perlu menjadi yang paling kuat dan terpasang tegak lurus. Kemauan politis menjadi rujukan ketika bagian–bagian lainnya dipasang. Integrasi, desain, penyelenggaraan, evaluasi efektivitas, dan peningkatan secara berkelanjutan dapat dilakukan dengan baik apabila organisasi mempunyai kemauan politis yang tinggi.
Sangat mungkin untuk melakukan perbaikan desain dan penyelenggaraan manajemen risiko korupsi secara sistematis tanpa perlu melakukan bunuh diri politik
Lemahnya kemauan politis penyebab utama kegagalan strategi antikorupsi
Lemahnya kemauan politis sering dituduh sebagai penyebab utama kegagalan upaya pemberantasan korupsi. Pendapat ini tidak bisa disalahkan. Efektivitas kebijakan pemerintah, apapun juga itu, akan sangat tergantung pada seberapa mau pemerintah mendorong terlaksananya kebijakan tersebut. Tujuan suatu kebijakan lebih mungkin tercapai apabila:
- pemerintah menunjukkan sikap keberpihakannya pada agenda kebijakan, dan
- mendorong pelaksanaannya secara berkelanjutan.
Politisi dan pejabat tinggi merupakan sumber utama risiko korupsi sehingga keberpihakan kedua pihak tersebut dalam agenda kebijakan antikorupsi merupakan suatu keharusan. Kemauan dan kehendak politis menjadi variabel penting dalam mendesain manajemen risiko korupsi, serta mengimplementasikannya.
Hal yang penting dalam membangun kemauan politis adalah menjadi pemimpin yang kredibel. Pimpinan organisasi perlu melihat bahwa sangat mungkin untuk melakukan perbaikan desain dan penyelenggaraan manajemen risiko korupsi secara sistematis tanpa perlu melakukan bunuh diri politik. Pimpinan organisasi dapat melakukan analisis biaya dan manfaat dari aspek politik. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menentukan langkah–langkah strategis dan bertahap untuk dapat membuat perbedaan yang mudah, cepat dan murah secara politis. (Klitgaard R. , 1998).
Ekspresi lisan tidaklah cukup untuk membuktikan adanya kemauan politis
Definisi
Political will didefinisikan sebagai komitmen para aktor pemerintah untuk melakukan tindakan pengendalian korupsi secara sungguh-sungguh dan memperkuat, mengembangkan, dan menjaga keberlangsungannya dari waktu ke waktu (Kim, 2008). Kemauan politis adalah komitmen yang diekspresikan secara lisan melalui pidato, deklarasi publik, atau secara tertulis melalui dokumen resmi dan dimanifestasikan oleh pemimpin publik (elected maupun appointed) dan pejabat pemerintahan tingkat tinggi untuk:
- melakukan kegiatan dan tindakan untuk mencapai sasaran tertentu, dalam hal ini adalah kebijakan dan program antikorupsi, dan
- memprioritaskan dan mengalokasikan sumber daya atas kegiatan dan tindakan secara berkelanjutan, serta
- pengaturan tanggung jawab, akuntabilitas, monitoring, dan evaluasi.
Kemauan politis mengandung makna adanya niat dan motivasi yang kredibel baik di tingkat individual maupun kolektif. Komitmen politis untuk tingkat individual tercermin dari karakteristik personal, yaitu:
- nilai-nilai yang dianut,
- prioritas yang dipilih, dan
- hasrat yang turuti.
Ekspresi lisan tidaklah cukup untuk membuktikan adanya kemauan politis. Adanya aksi nyata yang berhasil merupakan indikator adanya kemauan politis. Ketidakberhasilan suatu aksi seringkali dipandang sebagai tidak adanya kemauan politis walaupun penyebab kegagalan tersebut mungkin terletak pada kapasitas (kemampuan) dan berada di luar aspek komitmen, niat, dan motivasi (kemauan). Kemauan politis antikorupsi yang murni antara lain ditunjukkan dari locus inisiatif dari dalam, analisis strategi antikorupsi yang memadai, mobilisasi dukungan, komitmen penyediaan sumber daya, penerapan sanksi yang kredibel, serta pembelajaran dan adaptasi (Brinkerhoff, 2000) (Brinkerhoff, 2010).
Kategori Kemauan Politis
Status kemauan politis dapat dikelompokkan dalam empat kategori dari rendah ke tingkat yang lebih tinggi sebagai berikut:
- Kemauan politis terkompromikan (compromised): pimpinan organisasi secara pribadi terlibat korupsi;
- Kemauan politis rendah: pimpinan organisasi tidak menunjukkan adanya inisiatif antikorupsi;
- Berkomitmen, namun belum teruji: pimpinan organisasi bersikap antikorupsi, namun kredibilitasnya belum terbangun;
- Kemauan politis kuat dan kredibel: pimpinan organisasi mendemonstrasikan aksi antikorupsi yang efektif (Hoseah, 2001).
Diagram 1 menggambarkan proses kemauan politis ini diejawantahkan ke dalam kerangka manajemen risiko korupsi yang dimulai dari komponen desain.
Proses Pengewajantahan Komitmen Politik
Kemauan politis ini sangat penting bagi bangunan manajemen risiko korupsi secara keseluruhan. Tingkat komitmen politis perlu diukur dan dinilai untuk dapat diketahui kondisinya dan area–area yang perlu ditingkatkan. Untuk mewujudkan hal tersebut, kemauan politis dijadikan sebagai salah satu indikator dari resiliensi organisasi. Hal ini akan dibahas lebih di tulisan berikutnya mengenai indikator pengendalian sebagai prasyarat bagi manajemen risiko korupsi yang efektif.
Sebagaimana fungsi batu penjuru, kemauan politis adalah bagian yang perlu menjadi yang paling kuat dan terpasang tegak lurus